Kabid Sosial Budaya Gamal Abdul Aziz

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Penanganan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya ini terus dilakukan, bahkan pada Perubahan APBD 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp346 miliar untuk program tersebut

“Anggaran tersebut tersebar disejumlah Organisasi Perangkat Daerah Kukar, seperti di Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dispora, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,”papar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Sosial Budaya Gamal Abdul Aziz, Selasa (29/9/2023).

Gamal mengatakan bahwa kemiskinan  variabelnya cukup banyak, tidak bisa dikatakan orang yang tidak punya aset itu miskin atau yang punya aset itu kaya.

Angka kemiskinan itu flukuatif, yang artinya setiap hari bisa naik dan turun. Kecuali masyarakat tersebut tidak tinggal di Kukar lagi kemungkinan bisa turun.

"Karena yang awalnya tidak miskin, tiba tiba terkena musibah dan saat itu ada pendataan, maka angka kemiskinan bisa naik," sebutnya.

Sementara Pemkab Kukar telah melakukan berbagai upaya, untuk penanganan dan pengendalian kemiskinan. Upaya tersebut diantaranya berkolaborasi dengan perusahaan, yang diimplemntasikan melalui aplikasi Rumah Besar Penanganan Kemiskinan (RBPK).

"Jadi di dalam aplikasi tersebut, sudah terdapat siapa yang disasar dan apa jenis bantuannya yang diberikan. Karena di dalam aplikasi tersebut terdapat 14 indikator pensasaran, untuk datanya berdasarkan dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," ucapnya.

Selain itu, masing masing OPD juga memiliki program kerja yang berkaita  dengan kemiskinan, seperti Dinas Perkim memiliki program 'Yok Baiki Rumah', Disnaker ada Kukar Siap Kerja, Dispora ada Klinik WPM, dan masih banyak lainnya. "Kita berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan," ungkapnya.

Kata dia, tujuan dari aplikasi RBPK ialah untuk mensinergikan dan menyatukan semua bentuk kegiatan program, baik pemerintah, swasta atau pihak pihak lain dalam penanganan kemiskinan di Kukar.

"Kami berharap, kemiskinan di Kukar ini bisa berubah tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat itu harus tetap berusaha untuk kehidupannya, dan apabila mampu jangan mengaku miskin agar hanya ingin mendapatkan bantuan," tutupnya.(riz/adv)